PDIP Minta Outsourcing Dihapuskan - ( 8U51N355 )

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja di Indonesia. Sikap ini merupakan salah satu hasil Rapat Kerja Nasional III partai moncong putih tersebut.

“Kami mendesak dihapuskannya tenaga kerja outsourcing dan kontrak yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta menolak politik upah murah,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, di Ecovention, Ecopark, Ancol, Jakarta, Ahad, 8 September 2013.

Karena itu, Puan menambahkan, Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat akan memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Sistem Pengupahan, yang antara lain mempertimbangkan upah survei berdasarkkan komponen hidup layak serta memperkecil struktur kesenjangan penggajian antara upah tertinggi dan terendah serta kondisi setempat.

Selain itu, PDIP juga akan meminta wakil mereka di pemerintah daerah agar terlibat aktif dalam penentuan upah sesuai dengan garis kebijakan partai dan menginisiasi lahirnya kebijakan yang melindungi industri dalam negeri di wilayah mereka masing-masing. “Seperti penghapusan pungli, kemudahan dan penyederhanaan perizinan, serta penyiapan infrastruktur industri,” ucap Puan.

PDIP juga meminta pemerintah berani bersikap tegas dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam kebebasan memeluk agama atau kepercayaan. Menurut Puan, PDIP menginstruksikan seluruh pimpinan dan kader di daerah untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam melindungi warga dari tindak kekerasan yang dilakukan organisasi masyarakat yang mengatasnamakan agama, suku, dan ras yang mengancam kebhinekaan.

“Pada saat bersamaan, dialog antar tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, serta pimpinan TNI dan Polri untuk kembali ke prinsip-prinsip Pancasila harus terus ditingkatkan,” kata Puan.

PDIP, ujar Puan, juga meminta pemerintah menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman terdepan negara. “Dengan demikian, di kawasan tersebut pemerintah harus hadir untuk menjamin terlaksananya fungsi dasar negara di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan percepatan peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut.”

PRIHANDOKO

Importir Besar Kedelai Terindikasi Terlibat Kartel - ( 8U51N355 )

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan adanya indikasi bahwa importir besar kedelai terlibat dalam dugaan kartel kedelai. Komisioner KPPU, Munrokhim, mengatakan dari total 22 importir, ada beberapa importir besar yang diduga melakukan permainan dalam importasi kedelai.

“Ada beberapa yang besar seperti FKS (PT FKS Multi Agro) dan Cargill (PT Cargill Indonesia). Kalau yang besar-besar, tersirat bahwa perilaku mereka mengarah ke monopoli,” katanya pada Tempo di Jakarta, Ahad, 8 September 2013.

Munrokhim mengatakan indikasi tersebut masih sangat awal. KPPU kini masih menyelidiki perilaku seperti apa saja dari FKS dan Cargill yang dapat dikategorikan sebagai praktek monopoli.

Perilaku monopoli yang dikategorikan melanggar, kata dia, antara lain praktek importasi yang jelas merugikan importir yang lain dan penetapan harga yang terlalu tinggi. Menurut dia, jika perilaku importir besar tersebut terbukti melanggar UU KPPU dan melakukan monopoli, maka bukan tidak mungkin para importir besar tersebut diperkarakan seperti layaknya kasus kartel bawang putih.

Tapi, Munrokhim menegaskan investigasi dan penyelidikan yang dilakukan KPPU masih panjang. Penyelidik di lapangan pun, kata dia, masih terus mengumpulkan bukti yang menyimpulkan adanya dugaan praktek kartel yang berujung pada kenaikan harga kedelai yang tidak terkendali.

Dalam rapat dengar pendapat antara KPPU, beberapa importir, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,dan Bulog, KPPU menemukan adanya indikasi awal praktek kartel pada impor kedelai yang berujung pada kenaikan harga. Selain itu, KPPU menyatakan pemerintah gagal menenangkan pasar sehingga pasar cenderung menahan stok kedelai dan berujung pada kenaikan harga kedelai.

Indikasi awal praktek kartel terlihat dari adanya data mengenai stok yang tidak sama antara beberapa kementerian serta produsen kedelai dan importir. Data stok kedelai di Kemendag dan beberapa instansi lain berbeda. “Yang dilaporkan tidak sama ini kan tanda tanya. Gampangnya kalau polisi melihat jawaban yang tidak sama antara satu pihak dan yang lain sudah pasti ada indikasi, permainan,” kata Munrokhim pekan lalu.

ANANDA TERESIA

Sejumlah Pedagang Tahu Tempe Hentikan Penjualan - ( 8U51N355 )

Jakarta (Antara) – Sejumlah pedagang tahu dan tempe di Pasar Pancol Kwitang, Jakarta Pusat, mulai berhenti berjualan, Minggu, karena stok tempe mereka mulai habis menjelang aksi mogok nasional berjualan yang direncanakan dimulai Senin-Rabu (9-11/9).

Para pembeli tempe yang datang ke Pasar Pancol Kwitang mulai kebingungan mencari pedagang tempe pada Minggu pagi. Pedagang tempe yang biasanya banyak dijumpai di Pasar Pancol justru hampir sebagian besar tidak berjualan, demikian laporan Antara.

Beberapa pedagang tempe masih berjualan dengan stok tempe yang terbatas, sehingga sekitar pukul 08.00 WIB beberapa pedagang tempe malah sudah pulang karena semua dagangannya sudah laku terjual dari subuh.

“Masih ada pembeli yang nyari tempe sih, tapi tempe sudah mulai habis hari ini. Udah nggak ada stok, memang dari koperasi sudah nyetop. Ini aja yang masih dagang udah pada pulang. Hari ini libur total,” kata Dani (32), salah seorang pedagang tempe di Pasar Pancol. Ia sudah berhenti berjualan, Minggu.

Sebelumnya, para pedagang tahu dan tempe sudah mendapatkan surat edaran dari KOPTI (Koperasi Tahu Tempe Indonesia) untuk melakukan aksi mogok berjualan tahu dan tempe di seluruh Indonesia karena melonjaknya harga kacang kedelai, yang menjadi bahan baku utama tempe dan tahu.

Sebelumnya harga kacang kedelai berkisar Rp7.700/Kg. Namun kini kacang kedelai mencapai harga sekitar Rp9.700/Kg. Aksi mogok berjualan oleh para pedagang tahu dan tempe di seluruh Indonesia itu direncanakan dilakukan selama tiga hari terhitung Senin (9/9) hingga Rabu (11/9).

Sehari sebelum aksi mogok dilakukan, sebagian pedagang sudah berhenti berjualan karena stok tempe mereka memang sudah tidak ada. Sementara itu beberapa masih pedangan berjualan namun dalam jumlah sedikit. Semakin mahalnya harga kacang kedelai membuat beberapa pedagang tidak bisa menyediakan stok yang banyak.

“Jualan sih tadi. Tapi udah habis. Dikit sih. Yah, kacangnya mahal jadi cuma dikit nyetoknya,” kata Kliwon (40), salah seorang pedagang tempe di Pasar Pancol,

Sepinya para pedagang tempe yang berjualan menjadi perhatian beberapa pembeli yang datang ke pasar tersebut. Hal itu terlihat jelas dari percakapan sejumlah pembeli yang merasa kebingungan saat mereka mencari penjual tempe langganan mereka.

Namun tak semua pembeli kebingungan karena isu mogok para pedagang tempe sudah mulai terdengar sebelumnya. Salah satunya adalah oleh Dewi (53), seorang pembeli yang datang ke Pasar Pancol.

“Hari ini tempe terakhir. Saya tahu dari TV sama dari yang produksi tempe karena sudah ngasih tahu ke pembeli. Saya sih udah masok dari hari ini sampe buat hari Rabu. Saya sudah beli sebelumnya. Kan udah dikasih tahu. Jadi saya udah pesan dan ngambil sebelumnya,” kata Dewi.

Aksi mogok yang direncanakan kompak dilakukan oleh para pedagang tahu dan tempe diharapkan bisa membuat harga kacang kedelai kembali normal.

“Intinya kacangnya dimurahin lah. Yah paling nggak sedanglah. Karena buat pedagang tempe sekarang kendalanya tetap di kacang kedelai,” kata Kliwon. (03)

BRI Demo Layanan Microfinance di APEC - ( 8U51N355 )

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pamor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu bank microfinance paling sukses di dunia tidak diragukan lagi. Banyak warga dunia penasaran dengan aktivitas layanan Microfinance BRI.

Sebab itu, sebagai salah satu best practices commercial microfinance & micro banking di dunia, BRI untuk kesekian
kalinya dilibatkan dalam rangkaian kegiatan Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) yang akan digelar di Bali
Oktober 2013 mendatang. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh BRI untuk menggelar demo layanan Microfinance kepada
delegasi APEC.

“Bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, BRI ikut memfasilitasi kegiatan Cultural Visit delegasi APEC
Small Medium Enterprises Ministerial and Related Meetings 2013. Pada kesempatan itu nantinya kami akan
memperlihatkan kepada delegasi APEC bagaimana BRI mampu memberikan akses layanan perbankan untuk semua jenis
nasabah, khususnya nasabah mikro melalui outlet BRI Unit dan Teras BRI,” ujar Corporate Secretary BRI Muhamad Ali
dalam siaran persnya yang disampaikan ke redaksi Tribunnews, Minggu (8/9/2013).

Sebagaimana diketahui BRI belum lama ini meraih The Best Microfinance Bank dari The Asian Banker. Ali menjelaskan,
selain menikmati demo layanan nasabah di BRI Unit dan Teras BRI, delegasi APEC juga akan diajak untuk berkunjung
sekaligus berbelanja di nasabah binaan BRI.

“Melalui kunjungan ke nasabah ini, akan memperlihatkan bagaimana BRI membina dan mendampingi nasabahnya sejak
usaha mereka baru berjalan,” ucap Ali.

Salah satu nasabah yang akan ikut berinteraksi dengan delegasi APEC adalah Ibu Indarti (pemilik Indarti Silver).
Dia adalah salah satu contoh nasabah binaan BRI.

“Dulu dia memulai meminjam KUPEDES, dengan dibimbing dan dibina oleh Mantri, usaha kerajinan perak Bu Indarti ini
makin maju bahkan sudah mulai ekspor produknya ke mancanegara. Saat ini bukan lagi menjadi nasabah mikro BRI,
namun sudah migrasi ke Kredit Ritel BRI dengan plafond kredit Rp 500 juta. Ibu Indarti malah sudah menjadi nasabah
BRI sejak tahun 1996,” ujar Ali.

Komitmen BRI membiayai usaha kecil bukan isapan jempol belaka. Hingga Juni 2013, BRI telah menyalurkan kredit
sebesar Rp 391,8 triliun. Dari eksposur itu, kredit BRI didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) yakni sebesar Rp 286,8 triliun atau lebih dari 80 persen. Besarnya penyaluran kredit BRI untuk sektor UMKM
ini didukung oleh jumlah jaringan unit kerja BRI yang terus bertambah. Hingga Juni 2013, BRI telah memiliki 9.323
unit kerja dengan didukung oleh 64,222 jaringan e-channel yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan
terkoneksi secara realtime online.

BRI selain menjadi market leader di sektor kredit UMKM, juga menjadi market leader dalam penyaluran KUR. Hingga
Juli 2013, BRI telah menyalurkan KUR kepada 8,4 juta nasabah atau 92,37 persen dari total nasabah KUR nasional
dengan penyaluran sebesar Rp. 75,98 T atau 61,64 persen dari total KUR nasional.(Aco)

Baca Juga:

Dyandra Pastikan Bali Nusa Dua Convention Center Siap untuk APEC

Pegawai BRI Lubuklinggu Diamankan Diduga Korupsi

XL Siapkan Fasilitas Telekomunikasi APEC

Angkut Haji, Garuda Indonesia Operasikan 12 Pesawat Berbadan Lebar - ( 8U51N355 )

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) siap mengoperasikan 12 pesawat berbadan lebar (wide body) untuk mengangkut calon jemaah haji tahun ini (1434 H).

Pujobroto, VP Corporate Communications Garuda Indonesia, mengatakan 12 pesawat tersebut terdiri dari sembilan pesawat Airbus A-330 (kapasitas 375 seat), dua pesawat Boeing 747-400 (kapasitas 455 seat) dan satu pesawat Boeing 777-300 (kapasitas 440 seat).

“Pesawat-pesawat tersebut rata-rata berusia muda dan bahkan ada pesawat yang diproduksi pada 2011,” ujar Pujo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/9/2013).

Pujo menuturkan, untuk memuluskan penerbangan haji tahun ini, proses tender pesawat tersebut telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dan diumumkan di media cetak nasional dan internasional.

Sementara itu, awak kabin yang akan bertugas dalam pelaksanaan penerbangan haji tahun ini berjumlah 493 orang dan sebanyak 60 persen adalah awak kabin yang direkrut dari masing-masing daerah embarkasi.
Menurut Pujo, perekrutan awak kabin asal daerah embarkasi tersebut merupakan bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk meningkatkan layanannya dan untuk kenyamanan para jemaah. “Khususnya untuk mengatasi kendala komunikasi (bahasa), mengingat sebagian besar jemaah hanya mampu berkomunikasi dalam bahasa daerah masing-masing,” ungkapnya.

Garuda Indonesia juga menyiapkan menu makanan khusus bagi para jemaah haji (dalam pesawat) yang disesuaikan dengan masing-masing daerah asal embarkasi. Sebagai bentuk pelayanan kepada para calon jemaah haji juga, Garuda Indonesia juga menyediakan hiburan yang bernuansa Islami selama penerbangan.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketepatan keberangkatan penerbanganan, khususnya pada fase pemulangan, maka sejak 2012 lalu seluruh penerbangan Haji Garuda Indonesia akan diberangkatkan melalui “West Terminal Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

Untuk keamanan dan kenyamanan para jemaah, Garuda Indonesia menhimbau para jemaah agar tidak membawa barang-barang berbahaya (dangerous goods) ke pesawat, antara lain: kompor minyak, gas LPG, korek api, pisau, parang, gunting panjang, hair-spray atau parfum dalam tabung semprot, dan lain-lain.

Bila membawa barang barang elektronika, maka baterainya juga harus dilepas. Garuda Indonesia juga meminta jemaah agar tidak menerima titipan barang dalam bentuk apapun dari orang lain untuk dibawa ke dalam pesawat.

Hal ini perlu diingatkan kembali untuk mencegah (menghindari) adanya perbuatan (tindakan) dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan.

Para jemaah juga diharapkan dapat mematuhi ketentuan yang disepakati antara Kementerian Agama dan Garuda Indonesia, yaitu tidak membawa barang bawaan yang melebihi berat 32 Kg, baik saat keberangkatan menuju Jeddah atau Madinah maupun kepulangan ke Tanah Air, untuk kenyamanan dan keamanan para jemaah.

Barang bawaan tersebut terdiri dari satu kopor, satu tas tentengan di kabin dan tas paspor. Garuda akan memberikan secara cuma-cuma lima liter air zam-zam kepada setiap jemaah di Bandara debarkasi Indonesia.

Baca Juga:

Garuda Indonesia Siap Angkut 90.108 Calon Jemaah Haji Indonesia

Toko Buku Gramedia Berkonsep Mal Segara Dibuka di Palembang - ( 8U51N355 )

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun depan PT Gramedia Asri Media akan membuka toko buku pertama di Indonesia yang berkonsep mal, di Palembang, Sumatera Selatan.

Dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, gedung tiga lantai yang akan dinamai Gramedia World, tak hanya terdiri dari toko buku, tapi termasuk supermarket dan sejumlah restoran.

“Ini adalah bagian dari konsep baru kami, Gramedia Multiformat. Konsepnya lebih ke ritel. Kami melihat bisnis ritel sedang berkembang. Jadi, kami ingin mengambil peluang itu,” ujar Direktur Utama PT Gramedia Asri Media Yakobus Priyo Utomo, saat ditemui Tribunnews.com usai acara ‘Lebih Dekat dengan Gramedia’, di Toko Buku Gramedia Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2013).

Palembang dipilih karena daya belanja masyarakatnya cukup baik. Selanjutnya, Gramedia World juga akan dibuka di beberapa kota besar di Indonesia.

Yakobus menuturkan, ada tiga produk toko buku di Gramedia World. Satu toko buku reguler, sementara dua lainnya adalah dua toko buku berkonsep baru, yaitu Gramedia Kids dan Teeny Teensy. Sebelumnya, Gramedia Kids telah dibuka di Mal Ciputra Cibubur.

“Gramedia Kids, dengan konsep belajar sambil bermainnya, menyasar konsumen anak kecil. Selain buku, Gramedia Kids juga menjual mainan. Sementara Teeny Teensy lebih ke remaja,” ungkapnya.

Untuk restoran, Yakobus menyebut pihaknya sudah mendapatkan persetujuan lisensi dengan beberapa restoran dari Jepang dan Amerika Serikat. Namun, dia belum dapat menyebutkan nama restorannya. Soal nilai investasi, Yakobus juga belum bisa menyebutnya.

“Harga material naik karena nilai dolar menguat, jadi kami harus menghitung ulang,” ucap Yakobus. (*)

Baca Juga:

Gelar Hari Pelanggan, Direksi Gramedia Layani Langsung Pelanggan

Bisnis Sengman, Dari Dagang Lontong, Judi, hingga Hotel

Buruh Cabuli Bocah 8 Tahun Saat di Atas Kapal Feri

Dua Perhatian OJK terhadap Industri Keuangan - ( 8U51N355 )

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anto Prabowo, menuturkan ada dua hal yang menjadi perhatian OJK dalam mengawasi industri keuangan.

Pertama adalah mengawasi perlakuan industri keuangan ke konsumen. Dalam aturan ini akan diatur mekanisme tentang melancarkan produk dalam industri keuangan serta edukasinya kepada konsumen.

“Jadi kami mau mengatur mekanisme bagaimana industri keuangan dalam melancarkan produknya, apakah dilakukan dengan terbuka atau tidak, terutama agar konsumen tahu detail dari konsekuensi membeli suatu produk,” katanya, Sabtu (7/9/2013).

Ia menuturkan, selama ini banyak konsumen yang belum paham dengan mekanisme risiko dari produk jasa keuangan seperti produk unit link. Alhasil ketika investasinya merugi, konsumen merasa adanya kecurangan karena industri menjanjikan yield yang tinggi.

Informasi ini yang membuat konsumen sering merasa kesal ketika produk-produk yang dibeli merasa merugikan dirinya.

Sementara yang kedua yaitu mengawasi pertumbuhan industri keuangan yang sehat. Termasuk dengan mengawasi kinerja asuransi, perusahaan pembiayaan dengan program mitigasi risiko yang tepat.

“Yang kedua adalah mengawasi pertumbuhan industrinya, bagaimana mengawasi pertumbuhan dan risiko dari kinerja asuransi dan industri keuangan lainnya agar berjalan dengan prudent,” katanya.

Kedua perhatian itu yang akan menjadi perhatian OJK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas keuangan yang memenuhi berbagai sektor jasa keuangan dari berbagai elemen industri yaitu pasar modal, asuransi, perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Baca Juga:

Buyback Bukan Cara Spesial Amankan IHSG

OJK Siapkan Aturan Buyback Saham

Perhatian OJK ke Pasar Modal Masih Minim