Jakarta (Antara) – Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan para pengusaha menyadari bahwa upaya pembatasan impor dapat dilakukan untuk mencegah melebarnya defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan secara keseluruhan.
“Mereka sadar bahwa barang-barang yang diimpor selama ini cukup banyak, jadi mereka setuju untuk membatasi importasi produk-produk yang dibutuhkan untuk operasionaliasi produk-produk mereka ke depan, mengingat ini telah berdampak ke neraca transaksi berjalan,” ujar Gita seusai rapat koordinasi untuk mendorong ekspor manufaktur di Jakarta, Rabu.
Ikut hadir dalam rapat itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dan Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno.
Gita mengatakan dalam rapat tersebut, para pengusaha juga menyampaikan keluhan mengenai banyaknya produk-produk impor secara legal maupun ilegal tanpa adanya dokumen resmi dan pemerintah berupaya untuk menyelesaikan problem tersebut.
“Kami akan mengambil sikap, masalah impor yang legal bisa disikapi dengan instrumen anti dumping, atau apapun yang diperbolehkan Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO. Ini akan kami catat,” ujarnya.
Gita mengatakan salah satu produk impor yang akan dikurangi oleh para pengusaha adalah minyak dan gas (migas), yang selama ini menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan yang hingga Juli 2013 tercatat sebesar 5,65 miliar dolar AS.
“Mereka menyadari, kalau suatu saat tidak perlu mengimpor migas untuk keperluan operasional dan produksi mereka. Ini akan disikapi, karena impor migas saat ini banyak sekali,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan para pengusaha juga diharapkan dapat mendorong kinerja ekspor manufaktur dengan mempertahankan negara tujuan ekspor utama dan mencari daerah tujuan ekspor non tradisional.
“Ada eksportasi kita ke Asia Tenggara yang sangat resilient dan juga ke negara-negara Asia yang kenyataannya masih mengalami pertumbuhan ekonomi, walau ada pengurangan, namun masih positif serta negara maju seperti AS. Ini harus dibungkus dalam konteks perjanjian yang akan dikembangkan,” katanya.
Gita menambahkan pemerintah dan para pengusaha juga menyadari upaya untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan tidak hanya mengupayakan pembatasan impor dan mendorong ekspor, namun juga diperlukan penyikapan moneter yang tepat.
“Yang terpenting diluar penyikapan fiskal dan sektoral yang sudah kita bicarakan, para pengusaha menyadari perlu penyikapan moneter mengingat ini kan paper off dari pelonggaran kuantatif. Ini kan dashyat sekali jumlahnya, jadi kalau tidak dipandu dengan penyikapan moneter, ini tidak sesempurna yang kita inginkan,” ujarnya. (ar)
YOUR COMMENT
